GMKI Kritik Pemda Halbar dalam Menghadirkan Investor Pertambangan PLTP

Editor: Jurnalmalut

 Tiklas Babua 
HALBAR, JurnalMalut.com - Langkah Pemerintah Daerah Menghadirkan Investor pertambangan dan investasi di sektor pembangkit listrik Tenaga Pembangkit Panas Bumi (PLTP) di Kabupaten Halmahera Barat menuai kritik dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Jailolo Masa Bakti 2023-2025. 

"Langkah Pemerintah Daerah dinilai asal-asalan tanpa melalui sosialisasi terhadap masyarakat. " ucap Ketua GMKI Cabang Jailolo, Tiklas Babua pada Kamis, 13 Maret 2025.

Menurutnya, PT. TUB dan Panas Bumi dinilai hanya akan berdampak buruk di kemudian hari dan menggiurkan sesaat saja. Kerusakan lingkungan dan pencemaran udara akan signifikan yang ditimbulkan oleh kedua sektor perusahaan ini. Energi baru terbarukan tidak menjamin bahwa lingkungan akan baik-baik saja.

"Human Eror pasti terjadi disetiap pekerjaan perusahaan, sebut saja kasus yang terjadi di Ngada, Mataloko, Nusa Tenggara Timur (NTT). Geothermal Panas Bumi melakukan aktivitas pengeboran yang mengakibatkan lingkungan masyarakat di cemari, antara lain air tanah, persawahan, air sungai. Pipa penyedotan geotermal yang menyedot air tanah yang dikomsumsi masyarakat ini yang dinilai sangat berbahaya dikemudian hari. Apalagi, aktivitas geotermal panas bumi di Kabupaten Halmahera Barat sangat berdekatan dengan permukiman warga, " ungkapnya.

Lanjutnya, belum lagi aktivitas PT. TUB di Loloda yang akan mengakibatkan pencemaran lingkungan di kemudian hari. Amdal sebagai acuan eksplorasi dan eksploitasi tidak bisa menjamin bahwa masyarakat akan terhindar dari dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan.

"Untuk itu, GMKI Cabang Jailolo, meminta agar Pemerintah Daerah lebih fokus pada sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata ketimbang harus menghadirkan para investor yang bergerak di sektor-sektor yang akan merugikan ekosistem dan lingkungan hidup, " pungkasnya.

Tiklas juga menilai DPRD Kabupaten Halmahera Barat yang seharusnya menjadi perpanjangan tangan masyarakat kini menjadi singa ompong takaruan yang menggadaikan Sumber Daya Alam (SDA) yang belakangan ini ramai-ramai mendukung program pemerintah daerah untuk mendatangkan para investor.

"Ini akan menjadi dampak buruk dan masa depan anak cucu putra putri Daerah di Halmahera Barat, " tandasnya. (Tim)

Share:
Komentar

Berita Terkini